Upaya Percepatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi Baru Lahir di Indonesia
Kejadian kematian ibu dan bayi yang terbanyak terjadi pada saat
persalinan, pasca persalinan, dan hari-hari pertama kehidupan bayi masih
menjadi tragedi yang terus terjadi di negeri ini. Untuk menurunkan
Angka Kematian Ibu dan Bayi Baru Lahir diperlukan upaya dan inovasi
baru, tidak bisa dengan cara-cara biasa
Upaya untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi baru lahir harus
melalui jalan yang terjal. Terlebih kala itu dikaitkan dengan target
Millenium Development Goals (MDGs) 2015, yakni menurunkan angka kematian
ibu (AKI) menjadi 102 per 100.000 kelahiran hidup, dan angka kematian
bayi (AKB) menjadi 23 per 100.000 kelahiran hidup yang harus dicapai.
Waktu yang tersisa hanya tinggal tiga tahun ini, tidak akan cukup untuk
mencapai sasaran itu tanpa upaya-upaya yang luar biasa.
Menurut hasil Survei Kesehatan Rumah Tangga (SKRT) tahun 2001,
penyebab langsung kematian ibu hampir 90 persen terjadi pada saat
persalinan dan segera setelah persalinan. Sementara itu, risiko
kematian ibu juga makin tinggi akibat adanya faktor keterlambatan, yang
menjadi penyebab tidak langsung kematian ibu. Ada tiga risiko
keterlambatan, yaitu terlambat mengambil keputusan untuk dirujuk
(termasuk terlambat mengenali tanda bahaya), terlambat sampai di
fasilitas kesehatan pada saat keadaan darurat dan terlambat memperoleh
pelayanan yang memadai oleh tenaga kesehatan. Sedangkan pada bayi, dua
pertiga kematian terjadi pada masa neonatal (28 hari pertama kehidupan).
Penyebabnya terbanyak adalah bayi berat lahir rendah dan prematuritas,
asfiksia (kegagalan bernapas spontan) dan infeksi.
Berbagai upaya memang telah dilakukan untuk menurunkan kematian ibu,
bayi baru lahir, bayi dan balita. Antara lain melalui penempatan bidan
di desa, pemberdayaan keluarga dan masyarakat dengan menggunakan Buku
Kesehatan Ibu dan Anak (Buku KIA) dan Program Perencanaan Persalinan
dan Pencegahan Komplikasi (P4K), serta penyediaan fasilitas kesehatan
Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED) di Puskesmas
perawatan dan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK)
di rumah sakit.
Upaya terobosan yang paling mutakhir adalah program Jampersal
(Jaminan Persalinan) yang digulirkan sejak 2011. Program Jampersal ini
diperuntukan bagi seluruh ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru
lahir yang belum memiliki jaminan kesehatan atau asuransi kesehatan.
Keberhasilan Jampersal tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan
pelayanan kesehatan namun juga kemudahan masyarakat menjangkau pelayanan
kesehatan disamping pola pencarian pertolongan kesehatan dari
masyarakat, sehingga dukungan dari lintas sektor dalam hal kemudahan
transportasi serta pemberdayaan masyarakat menjadi sangat penting.
Melalui program ini, pada tahun 2012 Pemerintah menjamin pembiayaan
persalinan sekitar 2,5 juta ibu hamil agar mereka mendapatkan layanan
persalinan oleh tenaga kesehatan dan bayi yang dilahirkan sampai dengan
masa neonatal di fasilitas kesehatan. Program yang punya slogan Ibu
Selamat, Bayi Lahir Sehat ini diharapkan memberikan kontribusi besar
dalam upaya percepatan penurunan angka kematian ibu dan bayi baru lahir.
Lalu bagaimana dengan kecenderungan angka kematian ibu sejauh ini,
terutama setelah berbagai upaya dilakukan? Kalau mengacu pada hasil
Survey Dasar Kesehatan Indonesia (SDKI) yang dilakukan selama kurun
waktu 1994-2007, AKI memang terus menunjukkan tren menurun. Hasil SDKI
2007 menunjukkan AKI sebesar 228 per 100.000. Namun, melihat tren
penurunan AKI yang berlangsung lambat, dikhawatirkan sasaran MDG 5a
tidak akan tecapai. Demikian juga dengan sasaran MDG 4, perlu upaya
lebih keras agar penurunan AKI dan AKB melebihi tren yang ada sekarang.
Tidak bisa lagi upaya itu dilakukan secara business as usual.
Upaya-upaya inovasi yang memiliki daya ungkit yang tinggi harus segera
dikedepankan.
Komitmen Pemerintah Pusat dan Daerah
Dapat dikatakan bahwa semua Pemerintah Daerah Provinsi memiliki
komitmen untuk mendukung pencapaian Millineum Developmen Goals termasuk
percepatan penurunan kematian ibu dan kematian bayi baru lahir dengan
menyusun Rencana Aksi Daerah disamping terobosan lainnya. Berikut
beberapa contoh komitmen yang ada; Provinsi Nusa Tenggara Barat telah
mencanangkan Program AKINO (Angka Kematian Ibu dan Bayi Nol) dengan
meningkatkan akses dan kualitas pelayanan KIA hingga ke tingkat desa.
Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Program Revolusi KIA dengan tekad
mendorong semua persalinan berlangsung di fasilitas kesehatan yang
memadai (puskesmas). Pemda DI Yogyakarta berkomitment meningkatkan
kualitas pelayanan dan penguatan sistem rujukan, serta penggerakan
semua lintas sektor dalam percepatan pencapaian target MDGs oleh Pemda
Provinsi Sumatera Barat.
Pemerintah daerah, baik itu di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota
juga diharapkan memiliki komitmen untuk terus memperkuat sistem
kesehatan. Pemerintah provinsi diharapkan menganggarkan dana yang cukup
besar untuk mendukung peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan
dasar dan rujukan. Pelayanan kesehatan dasar yang diberikan melalui
Puskesmas hendaknya hendaknya diimbangi dengan ketersediaan RS Rujukan
Regional dan RS Rujukan Provinsi yang terjangkau dan berkualitas.
Dukungan pemerintah provinsi diharapkan juga diimbangi dengan dukungan
pemerintah kabupaten/kota dalam implementasi upaya penurunan kematian
ibu dan bayi. Antara lain melalui penguatan SDM, ketersediaan
obat-obatan dan alat kesehatan, anggaran, dan penerapan tata kelola yang baik (good governance) di tingkat kabupaten/kota.
Keberhasilan percepatan penurunan kematian ibu dan bayi baru lahir
tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan pelayanan kesehatan namun juga
kemudahan masyarakat menjangkau pelayanan kesehatan disamping pola
pencarian pertolongan kesehatan dari masyarakat. Perbaikan
infrastruktur yang akan menunjang akses kepada pelayanan kesehatan
seperti transportasi, ketersediaan listrik, ketersediaan air bersih dan
sanitasi, serta pendidikan dan pemberdayaan masyarakat utamanya terkait
kesehatan ibu dan anak yang menjadi tanggung jawab sektor lain memiliki
peran sangat besar. Demikian pula keterlibatan masyarakat madani,
lembaga swadaya masyarakat dalam pemberdayaan dan menggerakkan
masyarakat sebagai pengguna serta organisasi profesi sebagai pemberi
pelayanan kesehatan.
Dukungan masyarakat madani
Di lain pihak dukungan organisasi profesi tidak kalah pentingnya
melalui deklarasi yang mereka canangkan pada tahun 2009, organisasi
profesi ini adalah Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Ikatan Dokter Anak
Indonesia (IDAI), Perkumpulan Obstetri Ginekologi Indonesia (POGI),
Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Persatuan Perawat Nasional Indonesia
(PPNI), Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI), dan
Perkumpulan Perinatologi Indonesia (PERINASIA). Organisasi profesi
berkomitmen meningkatkan profesionalisme anggotanya untuk meningkatkan
kualitas pelayanan bagi ibu dan anak. Pada tahun yang sama sekumpulan
LSM dan organisasi masyarakat madani bergabung dalam Gerakan Kesehatan
Ibu dan Anak juga mendukung pencapaian MDGs 2015 melalui advokasi dan
pemberdayaan masyarakat. Pemerintah juga menjalin kerja sama
dengan berbagai Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kesehatan Masyarakat
Negeri pada November 2011 menandatangani deklarasi Semarang agar dengan
pendekatan Tri Darma Perguruan Tinggi: pendidikan, penelitian dan
pengabdian masyarakat, perguruan tinggi dapat memberikan sumbangsihnya
dalam pengembangan, implementasi dan monitoring serta evaluasi dari
setiap kebijakan kesehatan, khususnya dalam pencapaian MDGs di tingkat
nasional dan di tingkat daerah.
Dukungan development partners
Upaya menurunkan angka kematian ibu dan bayi baru lahir harus melalui
jalan yang terjal. Terlebih kala itu dikaitkan dengan target Millenium
Development Goals (MDGs) 2015 waktu yang tersisa hanya tinggal tiga
tahun ini, sehingga diperlukan upaya-upaya yang luar biasa. Pemerintah
pusat dan daerah serta developmen partner berupaya mengembangkan upaya
inovatif yang memiliki daya ungkit tinggi dalam upaya percepatan
penurunan kematian ibu dan bayi baru lahir. Fokus pada penyebab utama
kematian, pada daerah prioritas baik daerah yang memiliki kasus kematian
tinggi pada ibu dan bayi baru lahir serta pada daerah yang sulit akses
pelayanan tidak berarti melupakan lainnya.
Upaya inovatif tersebut antara lain; penggunaan technologi terkini
pada transfer of knowledge maupun pendampingan dalam memberi pelayanan
serta pemberdayaan masyarakat dengan menggunakan ‘SMS’, metode
pendampingan pada capasity building 1baik dalam hal management program
maupun peningkatan kualitas pelayanan, serta memberi kewenangan lebih
pada tenaga kesehatan yang sudah terlatih pada daerah dengan kriteria
khusus dimana ketidaktersediaan tenaga kesehatan yang berkompeten.
Pemerintah Indonesia menjalin kerja sama dengan masyarakat
internasional dengan prinsip kerja sama kemitraan, untuk mendukung upaya
percepatan penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi. Kerja sama dengan
berbagai development partners dalam bidang kesehatan ibu dan anak telah berlangsung lama, beberapa kemitraan tersebut adalah :
1) AIP MNH (Australia Indonesia Partnership for Maternal and
Neonatal Health), bekerja sama dengan Pemerintah Australia di 14
Kabupaten di Provinsi NTT sejak 2008, bertujuan menurunkan angka
kematian ibu dan bayi melalui Revolusi Kesehatan Ibu dan Anak. Program
ini bergerak dalam bidang pemberdayaan perempuan dan masyarakat,
penigkatan kualitas pelayanan KIA di tingkat puskesmas dan RS serta
peningkatan tata kelola di tingkat kabupaten. Pengalaman menarik dari
program ini adalah pengalaman kemitraan antara RS besar dan maju dengan
RS kabupaten di NTT yaitu kegiatan sister hospital.
2) GAVI (Global Alliance for Vaccine & Immunization) bekerja
beberapa kabupaten di 5 provinsi (Banten, Jabar, Sulsel, Papua Barat dan
Papua), bertujuan meningkatkan cakupan imunisasi dan KIA melalui
berbagai kegiatan peningkatan partisipasi kader dan masyarakat,
memperkuat manajemen puskesmas dan kabupaten/kota.
3) MCHIP (Maternal & Child Integrated Program) bekerjasama
dengan USAID di 3 kabupaten (Bireuen, Aceh, Serang-Banten dan Kab.Kutai
Timur- Kalimantan Timur)
4) Pengembangan buku KIA oleh JICA walaupun kerjasama project
telah berakhir namun buku KIA telah diterapan di seluruh Indonesia.
5) UNICEF melalui beberapa kabupaten di wilayah kerjanya seperti
ACEH, Jawa Tengah, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur (kerjasama
dengan Child Fund) serta Papua meningkatkan pemberdayaan keluarga dan
masyarakat terkait kesehatan ibu dan anak dan peningkatan kualitas
pelayanan anak melalui manajemen terpadu balita sakit (MTBS).
6) Tidak terkecuali WHO memfasilitasi peningkatan kualitas
pelayanan kesehatan ibu dan anak baik dalam dukungan penyusunan standar
pelayanan maupun capasity building.
Pada tahun 2012 Kementerian Kesehatan RI meluncurkan program EMAS
(Expanding Maternal and Neonatal Survival, bekerja sama dengan USAID
dengan kurun waktu 2012 – 2016, yang diluncurkan 26 Januari 2012 sebagai
salah satu bentuk kerjasama Pemerintah Indonesia dengan USAID dalam
rangka percepatan penurunan kematian ibu dan bayi baru lahir di 6
provinsi terpilih yaitu Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Jawa Barat,
Banten, Jawa Tengah dan JawaTimur yang menyumbangkan kurang lebih 50
persen dari kematian ibu dan bayi di Indonesia. Dalam program ini
Kementerian Kesehatan RI bekerjasama dengan JHPIEGO, serta mitra-mitra
lainnya seperti Save the Children, Research Triangle Internasional,
Muhammadiyah dan Rumah Sakit Budi Kemuliaan
Upaya yang akan dilaksanakan adalah dengan peningkatan kualitas
pelayanan emergensi obstetri dan neonatal dengan cara memastikan
intervensi medis prioritas yang mempunyai dampak besar pada penurunan
kematian dan tata kelola klinis (clinical governance) diterapkan di RS
dan Puskesmas. Upaya lain dalam program EMAS ini dengan memperkuat
sistem rujukan yang efisien dan efektif mulai dari fasilitas pelayanan
kesehatan dasar di Puskesmas sampai ke RS rujukan di tingkat
kabupaten/kota. Masyarakat pun dilibatkan dalam menjamin akuntabilitas
dan kualitas fasilitas kesehatan ini. Untuk itu, program ini juga akan
mengembangkan mekanisme umpan balik dari masyarakat ke pemerintah daerah
menggunakan teknologi informasi seperti media sosial dan SMS gateway,
dan memperkuat forum masyarakat agar dapat menuntut pelayanan yang lebih
efektif dan efisien melalui maklumat pelayanan (service charter) dan
Citizen Report Card.
Tekad dan tujuan Kementerian Kesehatan untuk mencapai Masyarakat
Sehat yang Mandiri dan Berkeadilan dapat diraih dengan dukungan berbagai
pihak, demi kesejahteraan masyarakat umumnya dan kesehatan ibu dan anak
khususnya. Tak ada harapan yang tak dapat diraih dengan karya nyata
melalui kerja keras dan kerja cerdas.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar